Opini
Aceh Butuh Pemimpin ala ‘Tajussalatin’
Sabtu, 29 Desember 2018 14:20
SERAMBI/ANSARI HASYIM
Pendopo Gubernur Aceh ini dibangun pada tahun 1880 M. Pendopo merupakan salah satu pembangunan awal kolonial Belanda di Aceh (atas). Pendopo sekarang menjadi rumah dinas Gubernur Aceh dan kondisinya sudah lebih terawat (bawah).
Aceh Butuh Pemimpin ala Tajussalatin
Oleh T.A. Sakti dan Siti Hajar
DALAM sejarah peradaban Aceh, manuskrip Tajussalatin (Mahkota para raja) merupakan warisan indatu yang membicarakan seluk-beluk pemerintahan. Naskah Tajussalatin ditulis oleh Bukhari Al-Juhari pada 1603 M atau pada masa pemerintahan Sultan Saidil Mukammil. Kitab pedoman pemimpin ini ditulis dengan huruf Arab-Melayu atau Jawi alias Jawoe, dalam bahasa Melayu berbentuk prosa, dengan ketebalan 24 Bab versi panjang dan 22 Bab versi pendek.
Kemudian, pada 1939 M, atas anjuran uleebalang Kemangan, Pidie, naskah prosa ini diubah ke dalam bentuk hikayat bahasa Aceh. Selanjutnya, pada 1993 hikayat Aceh ini saya (T.A. Sakti) salin ke dalam huruf Latin (dimuat secara bersambung oleh Serambi Indonesia, edisi Januari-April 1994).
Akibat peredaran waktu, banyak istilah pemerintahan masa lalu seperti raja, sultan, uleebalang tidak terpakai lagi sekarang. Namun pergantian istilah itu, tidak mempengaruhi karakter dan kriteria seorang pemimpin seperti yang terkandung dalam Tajussalatin. Dengan kata lain, Tajussalatin masih tetap aktual sampai sekarang.
Amanah Tuhan
Pemimpin dalam berbagai tingkatan dan gelaran sekarang seperti presiden, menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, mukim, keuchik, dan sebagainya adalah pemegang amanah. Amanah itu tidak hanya berupa amanah rakyat yang dipimpinnya, tapi juga merupakan amanah Tuhan yang wajib dipertanggung-jawabkan di hari kiamat kelak.
Kitab Tajussalatin dari awal sampai bait terakhirnya terus-menerus memperbincangkan hal itu beserta dengan berbagai kesimpulan dan saran-sarannya. Berikut satu kutipannya: Wahe raja beurang kari, beuta pike dum sineuna. Wajeb peutimang dumna rakyat, meuhan meularat akhe masa. Sabab gata gantoe Allah, ban amanah bek meutuka. Beuna bida laba rugoe, he samlakoe tanglong donya. Beugot peutimang aneuk nanggroe, syariat Rasui yue keureuja.
(Wahai pemimpin siapa pun anda, berpikirlah untuk semua. Anda diwajibkan mengayomi seluruh rakyat, jika tidak maka celaka di akhir masa. Sebab anda pengganti Allah, janganlah menyalahi amanah. Harus dapat membedakan laba-rugi, wahai pemimpin lampu dunia. Sempurnakanlah mengayomi anak bangsa, syariat Nabi suruh kerjakan).
Dalam bait lain Tajussalatin dikatakan bahwa seorang pemimpin harus adil, tidak membeda-bedakan, dan tidak berat sebelah dalam mengeluarkan kebijakan. Berikut kutipannya: Bek enanya ureueng leumoh, uleh sikreuh ji elanya.
Kaya gasien ta eu beudeueh, hina saban ngon nyang raya. Rayek ngon cut beutimangan, walau taulan wareh raja. Buet agama cit beukukoh, cit ngon sunggoh takeureuja. Tahukom kreueh si bideuah, ngon tamarah bek biasa. Ureueng jeuheut beuji takot, na teukeujot bek biasa.
(Jangan dianianya orang lemah, oleh sikuat dengan seenaknya. Kaya miskin lihat dengan jelas, hina dan terhormat sama rata. Besar kecil sama timbang, walaupun ia kerabat penguasa. Perintah agama harus dikukuhkan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Hukumlah dengan keras orang yang jahat, supaya tidak menjadi kebiasaan. Supaya takut para penjahat, agar ada efek jera).
Seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya perlu didampingi oleh sekumpulan orang yang memiliki beragam keahlian. Mereka berperan dalam mendampingi pemimpin untuk membuat kebijakan yang akan diterapkan dalam pemerintahannya demi kesejahteraan rakyat.
Di antara tokoh pendamping yang diharapkan adalah ulama sebagai penasihat, menteri sebagai pelaksana tugas negeri dan mata-mata yang terpercaya.
Berikut kutipannya: Ulama beutoi deungon teuntee, nyang na malee ngon wara’a. Bekna putoh beuna sajan, ban aturan ta peuhaba. Nyang ulama ulon peugah, ta eu peurintah dilee mula.
(Orang yang benar-benar ulama, yang memiliki rasa malu dan tidak tamak. Mesti selalu bersama anda, keluh kesah sampaikan padanya. Kriteria ulama saya sebutkan, lihatlah dulu perilakunya).
Dalam hal ini, Tajussalatin juga menjelaskan tidak serta-merta ulama menjadi pendamping raja, ada dewan yang mengatur terhadap pemilihan ulama tersebut. Adapun kriteria ulama yang tidak dapat diangkat sebagai pendamping dalam menjalankan roda pemerintahan,
yaitu: Nyang ulama ulon peugah, ta eu peurintah dilee mula. Kadang ulama biek bideuah, gob nyan leumah nafsu hawa. Kadang gata lam geupuoe, meudeh meunoe geupeuhaba. Beuta turi laba rugoe, bek tapakoe deungon sigra. Meungta ikot keurugian, cit malenkan beuna bida.
Kadang ulama le amilan, jimeung tawan areuta raja. Ulama meunan bek ta ikot, ta eu patot tilek gata. Kadang ulama biek meureubot, hana takot akan deesya. Menyoe ulama kareuna Allah, hanpeue salah ikot raja.
(Kriteria ulama saya sebutkan, lihatlah dulu perilakunya. Sebagian ulama ada yang jahat, tampak jelas hawa nafsunya. Kadang anda selalu dipuji, begini-begitu anda dipuja. Harus anda kenal laba dan rugi, jangan langsung anda terima. Jangan ikut sembarangan, laba rugi harus dapat dibedakan. Sebagian ulama ada yang licik, bernafsu akan harta duniawi.
Ulama yang seperti itu jangan dipilih, timbang-timbanglah terlebih dulu. Kadang ulama suka “merampok”, tidak takut akan dosa. Kalau ulama karena Allah, tidak salah menjadi pilihan raja).
Dalam menjalankan roda pemerintahan, menteri berperan penting untuk membatu pimpinan dalam melaksanakan kebijakan menyejahterakan rakyat.
Tajussalatin menjabarkan beberapa kriteria menteri yang dapat diangkat dalam satu pemerintahan, yaitu: Kheun kitab Shifatus Salathin, beuta yakin wahe raja. Beurang kasoe mat keurajeuen, meuntroe budiman wajeb beuna. Piasan donya meuntroe bijakkan, meung hana nyan sia-sia. Han meusampe peugang nanggroe, meutan meuntroe han samporeuna. Nabi Musa bak siuroe, pinta meuntroe bak Allah ta’ala.
(Dalam kitab Shifatus Salathin dikatakan, harus yakin wahai raja. Siapa pun yang memegang kerajaan/pemerintahan, menteri yang bijak perlu ada. Lengkapilah negeri dengan menteri yang bijak, kalau tak demikian menjadi sia-sia. Tidak sempurna penguasa negeri, tanpa menteri yang bijaksana. Pada suatu hari Nabi Musa, meminta menteri pada Allah Ta’ala).
Pendamping penguasa.
Bait di atas menjelaskan bahwa, sebuah pemerintahan perlu adanya menteri (pendamping penguasa) yang bijaksana. Tanpa adanya menteri maka sebuah pemerintahan itu dianggap tidak sempurna dan sia-sia, karena satu fungsi menteri yaitu sebagai asisten raja (penguasa) dalam pelaksanaan pembangunan, dan berbagai hal lainnya.
Betapa pentingnya seorang wazir (menteri), sampai-sampai Nabi Musa pun meminta diberikan menteri kepada Allah Swt. Menteri atau wazir yang dikarunia Tuhan bagi Nabi Musa as adalah abang kandungnya sendiri, yaitu Nabi Harun as yang piawai berdiplomasi.
Dalam bait lainnya, dijelaskan satu bentuk keadilan raja yang tidak terlepas dari pada peran para menteri yaitu agar sang raja mengetahui situasi dan kondisi rakyat yang dipimpinnya.
Berikut kutipannya: Raja ade dilee puroe, buettan meunoe geukeureuja. Nyang geunaseh dumna rakan, jih gantian mata teulinga. Meunoe geuyue le sulotan, geuyue jalan jaga-jaga. Geuyue kalon jeub-jeub sagoe, buet sinaroe geueu nyata. Hana jithee beurang kasoe, ulah bagoe mata-mata.
‘Oh ka malam dum jiriwang, jipeugah trang ubak raja. Lahe baten dum sibarang, jikheun seunang dum peukara. Got ngon jeuheut raja turi, meunan budi ade raja. Meunan bangon raja dilee, buet meuteuntee hanatara.
Artinya: Raja yang adil pada zaman dahulu, beginilah cara kerjanya. Semua orang kepercayaannya, dijadikan “mata telinganya”. Beginilah titah sultan, diperintahkan berkeliling mengamati negeri. Agar dapat diperhatikan setiap sudut, aktifitas rakyat dilihat nyata. Tidak dikenal oleh seorang pun, dia menyamar sebagai mata-mata (intel).
Pada waktu malam mereka pulang, diberikan laporan kepada raja. Isi laporan segala hal dan apa adanya, dilaporkan segala-galanya. Baik dan jahat diketahui raja, itulah sifat raja yang adil. Demikian perilaku raja dulu, amat tentu pekerjaannya).
Dalam kondisi saat ini, jika pemerintah mau melihat kondisi masyarakat sudah terbantu dengan banyaknya media informasi baik cetak maupun elektronik yang berkembang. Dengan kata lain sebagian peran “intelijen” pada kerajaan dulu, saat ini sudah diambil alih oleh para wartawan. Sekarang terpulanglah kepada penguasa untuk berpihak kepada rakyat atau sebaliknya.
Tajussalatin merupakan hikayat klasik tentang tata pemerintahan kerajaan tempo doeloe, namun intisari isinya masih tetap aktual sampai sekarang. Manuskrip ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemimpin dalam menjalankan pemerintahan.
Mudah-mudahan para pemimpin (eksekutif dan legislatif) Indonesia yang terpilih pada Pemilu 2019 nanti, benar-benar tetap menepati dan memenuhi janji-janji politiknya. Semoga!
T.A. Sakti (Drs. Teuku Abdullah, SH., MA), Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah), penerima Anugerah Budaya “Tajul Alam” dari Pemerintah Aceh pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V 2009 di Banda Aceh, Email: t.abdullahsakti@gmail.com.
Siti Hajar, S.Hum, Alumnus Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Aceh Butuh Pemimpin ala ‘Tajussalatin’, https://aceh.tribunnews.com/2018/12/29/aceh-butuh-pemimpin-ala-tajussalatin?page=all.
Editor: hasyim
